 |
| Profil : Adhyp Gelang Bersama Anak-anak Papua |
Bumi, Bekasi (8/12) _ Menjelang Sinar pagi menyinari di perbatasan Indonesia dengan Papua Nuguinea, Aktifitas masih samar-samar dengan sedikit penduduk Pribumi beraktifitas, namun Petugas Perbatasan dari TNI siap sedia berkeliling dan berjaga-jaga di Pos Perbatasan.
Perrjalanan ke tanah papua banyak memberikan arti dan pelajaran yang cukup berarti dan cukup mengelus dada, komunikasi di suatu pagi terjalin dengan salah seorang TNI yang bertugas di perbatasan dan sekitarnya, kejujuran yang sangat penulis hargai, ia bercerita mulai dari penghasilan, tempat tinggal, Tupoksi sampai urusan keluarga.
Di bawah komando Pangdam 17 Cendrawasih, kesetiaan seiring waktu berjalan tetap dinikmati, resiko adalah konsekuensi bertugas namun kesimpulan yang penulis ambil dari percakapan renyah pagi itu, tugas berat dan biaya hidup yang cukup mahal tak dapat membuat mereka nyaman tinggal di perbatasan, biaya sekolah sampai urusan perut keluarga, pendidikan dengan kualitas rendah, hingga tugas ganda menjadi TNI dan guru sekolah karena keterbatasan jumlah guru disana. Pengabdian yang berat namun tak diperhitungkan, asupan gizi yang terbatas dengan kesederhanaan nyaris mendekati garis kemiskinan, namun loyalitas sebagai Abdi Negara tak surut sedikitpun.
Sebuah cerita menarik keseharian TNI mengandalkan konsumsi dari ketersediaan makanan dari dapur umum, jika stok habis, maka mie instan menjadi andalan pengisi perut, menyiasati hal tersebut biasanya mereka menjadi petani karena keadaan. Salah seorang petugas berangkat membeli bahan kebutuhan di pasar yang jaraknya kurang lebih 3 s/d 4 jam perjalanan, mereka membeli ayam dan sayur mayur, yang aku pikir mereka akan makan enak minimal seminggu sekali tersaji daging, ternyata praduga saya salah, ayam yang mereka beli dipasar hanya untuk menjadi ayam petelur peliharaan, yang telurnya akan dibuat bahan makanan mereka. Dalam hatiku berkata : Bagaimana kekuatan TNI dapat maksimal jika asupan gizi tidak memadai.
Melalui uji materi dan pencarian fakta lapangan penulis dapat mengasumsikan bahwa peran serta pemerintah pusat dalam memperhatikan Aparat TNI dan petugas di perbatasan sangat lemah, kesejahteraan dilihat dari tempat tinggal dan kesediaan rumah tinggal bagi Petugas yang belum menikah dan yang sudah memiliki sanak keluarga sangat minim bahkan tidak ada fasilitas rumah dinas, mereka tersebar di rumah kontrakan yang jauh dari tempat mereka bertugas dengan biaya yang tidak murah.
Biaya hidup ditanah papua yang melebihi ibu kota jakarta, mialnya harga segelas kopi di Jakarta, seharga Rp.2000 s/d Rp.3000 pergelas, namun di papua bisa mencapai Rp.5000 s/d Rp.10.000, harga mie instan sudah tersaji dijakarta seharga Rp.3000 s/d Rp.4000, di papua mie instan tersebut seharga Rp.13.000 s/d Rp.15.000 semangkuk, fakta lain didaerah Yaukimo waimena harga bensin dapat mencapai Rp.100.000/liter (seratus ribu) dan kenyataan lainnya untuk ke kabupaten lain mereka harus menggunakan pesawat terbang, hal tersebut dikarenakan keterbatasan akses jalan darat, hingga kehidupan mereka (TNI dan Pribumi) seolah terisolasi dengan kondisi yang ada.
Sebenarnya tidak ada alasan bagi Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dengan alasan klasik, yakni kondisi alam yang berbukit-bukit dan banyak hutan disekitarnya yang selalu menjadi alasan, padahal contoh kecilnya sudah banyak di wilayah Indonesia lain, seperti wilayah jawa barat, sumatera utara, dan wilayah lainnya di pulau jawa, kondisi geografis yang sama dapat dijadikan parameter pembangunan infrasruktur di papua khuusnya dan setiap wilayah yang ada di perbatasan Indonesia pada umumnya, Aneh tapi nyata, pemerintah pusat selalu mengelak jika dikatakan gagal dalam pembangunan, padahal fakta sudah dihadapkan didepan mata mereka.
Kondisi alam yang subur dan kaya, ironi jika Papua masih dapat dikatakan tertinggal, menurut catatan kontrak karya 1 hingga Kontrak karya 2, yang berisi tentang perjanjian kerjasama penambangan emas, pihak feeport menyatakan hingga Kontrak karya 2 freeport telah mengeksplorasi 2,5 milyard ton emas dari tanah papua, namun menurut keyakinan pribumi yang bekerja pada Freeport quota melebihi angka yang disodorkan Freeport kisaran 30 milyard sd 50 milyard ton emas, seberapapun jumlahnya jika disumbangkan satu ton emas yang sebanding dengan 1000 kg emas, maka pembangunan akses jalan darat lintas kabupaten dan wilayah dapat terealisasi, sayangnya hal tersebut tidak terjadi, hingga kini masyarakat papua seperti miskin di tengah emas belantara.
Kasus pembodohan dan kebohongan public dan pemerintah oleh Freeport belum diselesaikan dengan baik, punishment dari pemerintah pusat kepada pihak Freeport belum Nampak jelas, nilai pembagian hasil eksplorasi bumi papua yang kini di persentasikan 1% menjadi 3,5% masih dinilai sangat tidak manusiawi, masalahnya dahulu Freeport mengaku bahwa yang mereka tambang adalah tembaga, hingga pada beberapa waktu lalu kota mimika diubah menjadi tembagapura, ironinya hanya segelintir orang yang dapat menikmati hasil dari Freeport itupun sangat minim, bahkan masyarakat Papua yang masih memegang teguh adat hingga kini belum menikmati kekayaan alamnya sendiri, padahal pemerintah punya hak dan kekuatan untuk mencabut izin eksplorasi Freeport dan mengekplorasi sendiri kekayaan alam bumi Papua, monopolistic pengelolaan tambang emas terjadi namun pemerintah masih diam membisu.
fakta berikutnya dilapangan, jika di pulau jawa, dan sulawesi pendulang emas hanya menambang pasir emas karena hanya pasir emas yang tersedia, namun tidak demikian di papua, diatas permukaan tanah di pegunungan, pasir emas sangat mudah ditemukan, sudah dapat dipastikan bahwa didalamnya terdapat emas batangan yang berlimpah, dimana ada tanah merah disitu emas berada, sangat keterlaluan jika perkembangan papua tidak dapat direalisasikan, hal ini sangat memungkinkan menjadi salah satu penyebab pembentukan organisasi sparatisme di tanah papua.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar